Badan Persiapan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau, DIM https://bp2dim.com id-id https://bp2dim.com/berita/detail/penjelasan-umum Apa itu Daerah Istimewa Minangkabau (DIM)? DIM adalah perubahan status Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan UU nomor 17/2022 menjadi Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau yang wilayahnya sesuai dengan Provinsi Sumatera Barat pada saat ini, berdasarkan keistimewaan adat, agama, dan sistem sosial Minangkabau.Badan Persiapan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau (BP2DIM) adalah badan yang dibentuk dan digerakkan oleh Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang, akademisi dan Pemuda Paga Nagari serta masyarakat Minang di Ranah dan Rantau untuk memperjuangkan DIM sebagai warisan bagi kemajuan anak kamanakan.  Mengapa Minangkabau ingin menjadi daerah istimewa? Karena Minangkabau memiliki filosofi ABS-SBK,* sistem sosial unik (matrilineal), lembaga adat seperti Nagari dan KAN, serta sejarah panjang dalam perjuangan kemerdekaan, pembangunan bangsa dan tonggak sejarah kesinambungan atau mata-rantai NKRI.  Namun, dalam lima dekade terakhir terlihat kemunduran kontribusi intelektual dan kultural Minangkabau yang perlu direvitalisasi. Apa keistimewaan DIM dibandingkan provinsi lain? Filosofi Adat Basandi Syarak – Syarak Basandi Kitabullah (ABSSBK);• Sistem masyarakat matrilineal (SMM) yang unik dan terbesar di dunia;• Sistem Pemerintahan Nagari (SPN) sebagai unit pemerintahan;Buku Saku Daerah Istimewa Minangkabau 4• Pengakuan legal terhadap tanah ulayat (Sistem Harta Pusaka SHP) dan hukum adat.Secara realitas banyak aspek keistimewaan Minangkabau yang unik dan layak untuk diangkat ke permukaan yang diakui secara nasional dan internasional, antara lain: (a) *Peran Minangkabau sebagai pusat Pemerintahan Darurat RI (PDRI)* sebagai mata rantai perjalanan berdirinya eksistensi NKRI; (b) Peran dan patisipasi tokoh-tokoh hebat dalam mendisain dan meletakan dasar berdirinya NKRI; (c) Peran dan patisipasi tokoh-tokoh hebat dalam segala bidang (agama, politik, ekonomi, sosial, budaya) secara nasional dan internasional; (d) Peran Minangkabau melintas batas Nusantara sebagai tokoh-tokoh pejuang dan pendiri antara lain di Malaysia, Singapura, Brunei, Philipina, dan Thailand Selatan; (e) Karakter masyarakat yang menonjol sebagai Perantau, Entrepreneurship, dan Kuliner yang spesifik merambah sampai ke berbagai pelosok dunia. Apa kelebihannya bila Prov Sumbar menjadi Daerah Istimewa Minangkabau? Kewenangan Khusus Mengatur Diri Sendiri• DIM punya kewenangan otonomi lebih luas dibanding provinsi biasa, termasuk membuat aturan khusus yang menyesuaikan nilai, adat, dan kebutuhan masyarakat Minangkabau (ABS-SBK).• Contoh konkret: penerapan syarak, kebijakan tanah ulayat, sistem pendidikan berbasis adat dan agama, pengelolaan budaya dan aset daerah, hingga tata kelola pemerintahan yang khas.Perlindungan Hak Tanah Ulayat dan Aset Adat• Banyak tanah ulayat di Sumbar yang terancam beralih tangan tanpa kontrol yang baik.Buku Saku Daerah Istimewa Minangkabau • Dengan DIM, perlindungan tanah ulayat diatur langsung di UU dan Perda Istimewa → lebih kuat daripada sekadar Perda biasa.• Masyarakat jadi punya payung hukum nasional untuk mempertahankan hak tanah ulayatnya.Pendidikan dan Moral Berbasis ABS-SBK• DIM memungkinkan kurikulum lokal yang menanamkan akhlakul karimah, budi pekerti, dan nilai adat Minangkabau sejak dini.• Pendidikan bukan hanya soal akademis, tapi juga pembentukan karakter generasi Minang yang unggul dan kompetitif global.Peningkatan Kesejahteraan Melalui Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal• • DIM bisa membuat kebijakan ekonomi yang berpihak pada UMKM, petani, nelayan, dan perantau dengan skema yang sesuai adat dan potensi daerah.Peluang wisata budaya dan adat akan lebih besar karena status istimewa menarik perhatian nasional/internasional.Dana dan Anggaran yang Lebih Besar• Seperti Yogyakarta dan Papua, status istimewa biasanya diikuti alokasi anggaran khusus dari pusat untuk mendukung program keistimewaan.• Dana ini bisa dipakai untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan pelestarian budaya.Posisi Tawar Politik yang Lebih KuatBuku Saku Daerah Istimewa Minangkabau 6• • Dengan DIM, Sumbar punya posisi tawar lebih tinggi di hadapan pemerintah pusat.Keistimewaan memberi ruang negosiasi yang lebih besar untuk program pembangunan, investasi, dan perlindungan hak masyarakat.Inklusif untuk Semua, Bukan Hanya Minangkabau• DIM tetap mengakomodasi wilayah yang memiliki adat dan agama berbeda, seperti Mentawai, dengan kebijakan khusus yang sesuai karakter mereka.• Artinya, semua warga Sumbar, apapun latar belakangnya, mendapat manfaat dari status istimewa.    Ttd BADAN PERSIAPAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA MINANGKABAU [ BP2DIM ] KETUA UMUM Prof. Dr. Masri Mansoer SEKJEND  Anton Pratama website: www.bp2dim.com https://bp2dim.com/berita/detail/bp2dim-ucapkan-selamat-atas-peresmian-kantor-dpp-daram- Bogor,18 April 2026, Ketua Umum dan keluarga besar BP2DIM se Dunia Buya Prof.Dr.Masri Mansoer M.A mengucapkan selamat atas peresmian kantor pusat DPP DA'I Rantau Minang ( DARAM ) yang berlokasi di Kota Bekasi,Jawa Barat. Semoga jajaran pengurus DPP Daram makin bisa berkhidmat untuk umat Islam dan bisa mensukseskan semua program kerja masing masing Departemen nantinya Dimana salah satu program unggulan yang kami dengar adalah pencanangan Islamic Centre Daram Internasional ( ICDI ) seluas total 75 Hektar yang akan mulai digarap setelah acara Peresmian Kantor DPP Daram ini . Demikian ucapan selamat dari Ketua Umum BP2DIM dan juga sekalian mengucapkan terima kasih atas dukungan Para Da'i Rantau Minang untuk Program Badan Persiapan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau. Selain Ketua Umum BP2DIM juga hadir beberapa Tokoh Bp2dim lainnya yaitu  Jajaran Pembina Dr Iramady Irdja,Dr Taswem Tarib,Jajaran Dewan Pendiri yang hadir yaitu : Bundo Herlina Hasan Basri,Uni Elvira Naim ,juga jajaran pengawas ,Buya Drs.Guspardi Gaus ,PK Eri Rusli ,Sekjend Anton Pratama, Ketua Kominfo Dr Firdaus Djalil  Dalam kesempatan acara peresmian kantor Daram Buya Guspardi Gaus kembali mengingatkan bahwa UU NO 17 TH 2022 harus segera diterbitkan Perdanya . https://bp2dim.com/berita/detail/webinar-internasional-ii-bp2dim Oleh: Iramady Irdja Webinar Internasional II (WI-II) pada tanggal 22 November 2025 yang diadakan oleh Badan Persiapan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau (BP2DIM) telah berlangsung dengan sukses. Tema WI-II yang diangkat yakni "Sosialisasi Daerah Istimewa Minangkabau (DIM) dan UU Keistimewaannya" telah mengundang minat publik ditandai oleh jumlah peserta yang "membludak" dari dalam negeri dan manca negara. Peserta hampir 200 orang dari berbagai kalangan, mulai dari Pejabat Daerah yaitu Walikota Payakumbuh, Ketua DPRD Kota Padang yang sekaligus sebagai Koordinator Ketua DPRD Se Sumbar. Sebuah surprise yang perlu diapresiasi atas kehadiran tokoh "Keluarga Kerajaan Pagaruyung", Ulama Minang, Akademisi, dan Aktivis berbagai komunitas. Selain itu, gebyar WI-II diwarnai pula oleh kehadiran tokoh-tokoh diaspora Minang antara lain dari Amerika Serikat, Afrika, Australia, Malaysia, dan Masyarakat Minang mancanegara lainnya. Dengan mengucap syukur ke Hadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala, WI-II menghasilkan sejumlah pokok pemikiran penting yang mempertegas urgensi dan arah perjuangan Provinsi DIM, sebagai berikut: (1). Adat dan budaya Minangkabau memiliki keistimewaan yang utuh, sistemik, dan menyeluruh dalam mengatur kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Nilai falsafah ABS–SBK, Sistem Kekerabatan Matrilineal (SKM), Sistem Pemerintahan Nagari (SPN), Sistem Tanah Ulayat (STU), serta tata kelola sosial yang berlandaskan Agama dan Adat merupakan warisan peradaban yang tidak sekadar dilestarikan, tetapi harus diimplementasikan secara nyata dalam tata kehidupan masyarakat Minangkabau masa kini. (2). Konsep Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau (DIM) bukan hanya simbol, tetapi instrumen kemaslahatan. Keistimewaan ini diyakini mampu menghadirkan kemajuan Peradaban, kesejahteraan, dan pemberdayaan masyarakat Minang secara lebih terarah, adil, dan bermarwah, sesuai dengan jati diri Minangkabau. (3). Status Daerah Istimewa sepenuhnya konstitusional dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar maupun prinsip NKRI. Justeru, DIM merupakan penerapan tata kelola pemerintahan asimetris yang diakui oleh sistem hukum nasional. (4). Sosialisasi mengenai DIM harus diperluas dan diperkuat ke seluruh lapisan masyarakat yang dimotori oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, mulai dari pemerintah daerah, lembaga adat, lembaga pendidikan, ormas, Bundo Kanduang, hingga generasi muda, baik di ranah maupun di rantau. Semakin besar legimasi publik, semakin kokoh gerakan memperjuangkannya. (5). Undang-Undang Keistimewaan Minangkabau harus segera masuk dalam agenda Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS). Oleh karena itu, untuk mewujudkannya diperlukan gerakan strategis Pemda Sumbar didukung oleh seluruh elemen masyarakat Minangkabau—Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai (TTS), Bundo Kanduang, Parik Paga Nagari (PPN), Akademisi, Pelaku Bisnis, dan perantau—agar perjuangan ini bergerak secara politis, ilmiah, dan kultural. (6). Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Barat yang rendah menuntut solusi berbasis keistimewaan. DIM diharapkan menjadi sarana penguatan Ekonomi Berbasis Syariah dan Nagari, Pelestarian Harato Pusako, Penguatan UMKM, Pengelolaan Sumber Daya Alam, Penerapan Ekonomi Syariah, dan pemanfaatan potensi perantau secara lebih strategis. (7). Nilai-nilai Minangkabau; ternyata nilai serupa juga diterapkan oleh masyarakat global, bahkan digunakan dalam kehidupan sosial sebagian masyarakat di Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan bahwa nilai ABS–SBK tidak hanya relevan secara lokal, tetapi juga universal. (8). Ketua DPRD Kota Padang menyatakan komitmen untuk menjadi penyambung lidah perjuangan DIM kepada seluruh Ketua DPRD di Sumatera Barat. Hal Ini sebuah langkah konkret memperluas dukungan politik dalam perjuangan legislasi DIM. (9). Konsep DIM harus juga menyentuh aspek Agama secara berimbang, tidak hanya mencakup aspek Adat dan Budaya. (10). BP2DIM akan segera mengirim surat kembali kepada Gubernur Sumbar dan DPRD Sumbar untuk mengadakan audiensi mengenai DIM. WI-II ini menegaskan bahwa perjuangan keistimewaan Minangkabau bukan sekadar agenda politik, melainkan ikhtiar peradaban untuk menjaga marwah, meningkatkan akhlak, dan membangun kesejahteraan masyarakat Minang dalam bingkai ABS–SBK dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Semoga Allah meridai setiap langkah perjuangan ini. Aamiin ya Rabbal ‘Alamiin. https://bp2dim.com/berita/detail/dpp-daram-ucapkan-selamat-untuk-pengurus-mui-pusat-periode-20252030- Jakarta,23 November 2025 Ketua Umum BP2DIM (Badan Persiapan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau ) Prof. Dr. H. Masri Mansoer, M.A. mengucapkan Maa Syaa Allah selamat kepada para pimpinan Pengurus MUI Pusat yang merupakan Tokoh Ulama dan Urang Sumando dari Minangkabau diantaranya: 1. Buya Dr. H. Anwar Abbas, MM, M. Ag sebagai Waketum 2. Buya Dr. H. Amirsyah Tambunan, MA sebagai Sekretaris Jenderal3. Buya Dr. H. Gusrizal Gazahar, Lc, M. Ag Dt Palimo Basa sebagai Ketua Bidang Metodologi 4. Prof. Fasli Jalal, Ph. D sebagai Ketua Bidang Kesehatan5. Prof. Dr. Armai Arief, MA sebagai wakil Sekretaris Jenderal bid. Pendidikan6. Dr. Muhammad Ihsan Tanjung sebagai Wakil Sekretaris Jenderal bid. Hukum Semoga semua pengurus MUI Pusat yang baru semakin menambah manfaat untuk umat dan fatwa-fatwa MUI bisa menambah ilmu dan bisa diamalkan bagi umat Islam di Indonesia dan dunia. https://bp2dim.com/berita/detail/klarifikasi-badan-persiapan-provinsi-daerah-istimewa-minangkabau KLARIFIKASI BADAN PERSIAPAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA MINANGKABAU (BP2DIM)Press Release Official Clarification by BP2DIM Regarding the Rejection Letter Claiming to Represent the “Kingdom of Pagaruyuang” Padang, 3 November 2025 — Sehubungan dengan beredarnya surat penolakan terhadap wacana pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau (DIM) yang mengatasnamakan “Kerajaan Pagaruyuang” dan ditandatangani oleh seseorang bernama Daulat Arichan Dt. Rajo Langik Daulat Sultan Pagaruyuang IX, Badan Persiapan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau (BP2DIM) menyampaikan klarifikasi resmi sebagai berikut: Padang, 3 November 2025 — In response to the circulation of a rejection letter concerning the establishment of the Province of Daerah Istimewa Minangkabau (DIM)—claiming to represent the “Kingdom of Pagaruyuang” and signed by an individual named Daulat Arichan Dt. Rajo Langik Daulat Sultan Pagaruyuang IX—the Preparatory Committee for the Province of Daerah Istimewa Minangkabau (BP2DIM) hereby issues the following official clarification: 1. Klarifikasi Status dan Legitimasi Pihak yang Mengaku sebagai Sultan Pagaruyuang IX 1. Clarification on the Status and Legitimacy of the Individual Claiming to be Sultan Pagaruyuang IX Berdasarkan penelusuran langsung oleh Tim Hukum BP2DIM yang dipimpin oleh Dr. Taswem Tarib, S.H., M.H., yang juga merupakan kerabat dekat keluarga besar keturunan Raja Pagaruyuang, diperoleh keterangan resmi dari Sutan Muhammad Yusuf, adik kandung dari Raja Pagaruyuang yang sah saat ini, Sutan Muhammad Farid Thaib Tuanku Abdul Fatah (Daulat Yang Dipertuan Rajo Alam Pagaruyung).Dalam pernyataannya, Sutan Muhammad Yusuf menegaskan bahwa klaim seseorang yang menyebut dirinya sebagai Sultan Pagaruyuang IX tidak memiliki dasar genealogis, adat, maupun historis. Dengan demikian, surat penolakan yang mengatasnamakan “Kerajaan Pagaruyuang” tidak memiliki legitimasi dan tidak terkait dengan Kerajaan Pagaruyuang yang sah. Based on an official inquiry conducted by the BP2DIM Legal Team, led by Dr. Taswem Tarib, S.H., M.H., who is also a close relative of the royal lineage of Pagaruyuang, an official statement was received from Sutan Muhammad Yusuf, the younger brother of the legitimate ruler, Sutan Muhammad Farid Thaib Tuanku Abdul Fatah (Daulat Yang Dipertuan Rajo Alam Pagaruyung). In his statement, Sutan Muhammad Yusuf confirmed that the individual claiming to be Sultan Pagaruyuang IX has no genealogical, customary, or historical basis. Therefore, the letter of rejection claiming to represent the “Kingdom of Pagaruyuang” is illegitimate and unrelated to the authentic royal authority of Pagaruyuang. 2. Tanggapan atas Berita di Media Daring 2. Response to Online Media Reports Menanggapi pemberitaan di situs BentengSumbarcom tanggal 3 November 2025 berjudul “Rajo Pagaruyuang Menolak Tegas Wacana DIM”, yang menyebut Sekretaris Jenderal BP2DIM tidak dapat menjawab sejumlah pertanyaan, berikut tanggapan resmi BP2DIM: In response to an article published by BentengSumbarcom on 3 November 2025 titled “Rajo Pagaruyuang Firmly Rejects the DIM Proposal”, which alleged that the Secretary General of BP2DIM was unable to answer several questions, the following are BP2DIM’s official clarifications: (1) Siapakah Calon Gubernur DIM? Jawaban: Calon Gubernur DIM akan ditetapkan oleh KPUD Provinsi DIM setelah provinsi disahkan oleh Pemerintah Pusat. (1) Who will be the DIM Governor Candidate?Answer: The DIM Governor will be formally determined by the Regional Election Commission (KPUD) once the province is officially approved by the Central Government. (2) Di mana batas wilayah DIM? Jawaban: Mengikuti batas administrasi Provinsi Sumatera Barat sesuai UU No. 17 Tahun 2022, yang diusulkan untuk ditingkatkan menjadi Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau. (2) What are the boundaries of DIM?Answer: They correspond to the current administrative borders of West Sumatra Province under Law No. 17 of 2022, which is proposed for elevation to Daerah Istimewa Minangkabau status. (3) Apakah BP2DIM bertanggung jawab jika terjadi perpecahan? Jawaban: BP2DIM bertujuan membangun, bukan memecah. Wacana DIM merupakan gerakan moral dan budaya untuk membangkitkan kembali martabat dan moral masyarakat Minangkabau. (3) Is BP2DIM responsible if divisions occur?Answer: BP2DIM’s purpose is unity, not division. The DIM movement is a moral and cultural initiative aimed at restoring the dignity and ethical foundation of Minangkabau society. (4) Mengapa DIM memerlukan dukungan partai politik? Jawaban: Karena DIM adalah gerakan moral-politik yang membutuhkan dukungan semua elemen bangsa secara musyawarah menuju mufakat. (4) Why does DIM need political party support?Answer: Because DIM is a moral-political movement that requires inclusive and democratic (musyawarah mufakat) support from all segments of society. (5) Apakah DIM adalah ormas? Di mana kantornya? Jawaban: Tidak. DIM adalah gagasan daerah istimewa yang digerakkan oleh BP2DIM sejak 2014, dikukuhkan oleh tokoh adat dan masyarakat Minangkabau. (5) Is DIM a social organization? Where is its headquarters?Answer: No. DIM is not an organization but an institutional initiative led by BP2DIM since 2014, endorsed by Minangkabau traditional and community leaders. (6) Bagaimana mekanisme pemilihan Gubernur dan DPRD di DIM? Jawaban: Calon Gubernur dan legislatif akan diutamakan dari Tungku Tigo Sajarangan (Alim Ulama, Niniak Mamak, dan Cadiak Pandai) serta Bundo Kanduang untuk keterwakilan perempuan. (6) How will DIM’s Governor and Legislature be selected?Answer: Candidates will be prioritized from Tungku Tigo Sajarangan (Religious Scholars, Customary Leaders, and Intellectuals) and Bundo Kanduang (women leaders) for gender representation. (7) Mengapa namanya “Daerah Istimewa Minangkabau”? Jawaban: Karena masyarakat Sumatera Barat mayoritas bersuku Minangkabau, namun semua etnis tetap dihormati berdasarkan prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). (7) Why is it called “Daerah Istimewa Minangkabau”?Answer: Because the majority of West Sumatra’s population is Minangkabau, yet all ethnic groups will be equally respected under the guiding principle of Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). 3. Klarifikasi Terkait Sikap Sekjen BP2DIM 3. Clarification Regarding the Secretary General’s Position Sekretaris Jenderal BP2DIM, Anton Pratama, memilih tidak menanggapi perdebatan di media sosial yang tidak produktif, atas saran dari sejumlah tokoh adat dan urang tuo.BP2DIM tetap membuka ruang dialog resmi dan rasional melalui saluran komunikasi organisasi bagi siapa pun yang ingin memperoleh penjelasan tentang DIM. BP2DIM Secretary General, Anton Pratama, has chosen not to engage in unproductive debates on social media, upon advice from several senior customary leaders (urang tuo).BP2DIM remains open to formal and constructive dialogue through official channels for anyone seeking factual information about the DIM initiative. 4. Penutup / Closing Statement BP2DIM menegaskan bahwa dinamika yang terjadi belakangan ini justru semakin memperkuat tekad masyarakat Minangkabau di ranah dan rantau untuk mewujudkan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau (DIM) sebagai aktualisasi nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) di era modern. Gerakan ini bukan sekadar politik administratif, melainkan gerakan moral dan kultural untuk memulihkan martabat, karakter, serta kesejahteraan masyarakat Minangkabau di bawah payung adat dan syarak. BP2DIM reaffirms that the current public discourse only strengthens the collective determination of Minangkabau people, both in their homeland and diaspora, to realize Daerah Istimewa Minangkabau (DIM) as a modern embodiment of Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).This is not merely an administrative or political initiative but a moral and cultural movement to restore the dignity, character, and well-being of the Minangkabau community under the unity of tradition and faith. Info lainnya bahwa Bp2dim selain sekretariat yang sudah aktiv kami akan segera mengaktivkan juga sekretariat-sekretariatnya di 19 Kota / Kabupaten di sumbar maupun di Rantau seluruh dunia Hormat kami / Sincerely,BADAN PERSIAPAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA MINANGKABAU (BP2DIM) Sumber: https://rri.co.id/bukittinggi/nasional/1948886/gaung-penolakan-dim-ini-klarifikasi-bp2dim https://bp2dim.com/berita/detail/jangan-pandang Minggu, 23 November 2025, 21:21 WIB Usulan pembentukan Daerah Istimewa Minangkabau (DIM) merupakan sebuah agenda kebijakan besar yang berakar pada sejarah panjang, warisan adat, dan dinamika sosial budaya masyarakat Minangkabau. Usulan ini bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan konsekuensi historis dari susunan sosial yang telah terbentuk selama ratusan tahun. Suatu sistem yang memadukan adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah; sistem kekerabatan matrilineal; struktur pemerintahan adat yang mandiri; serta peradaban pendidikan yang hidup melalui institusi surau. Namun pada saat yang sama, Minangkabau menghadapi tantangan multidimensional yang mengancam keberlangsungan nilai adat dan efektivitas kelembagaan sosialnya. Tantangan tersebut meliputi: 1). Pelemahan peran adat dalam kehidupan generasi muda.2). Krisis kepemimpinan adat (ninik mamak) akibat minimnya kaderisasi formal.3). Defisit fiskal dan ketergantungan ekonomi pada pemerintah pusat.4). Tersingkirnya institusi surau sebagai pusat pendidikan karakter.5). Modernisasi yang menyebabkan fragmentasi identitas Minangkabau. Di tengah situasi tersebut, gagasan membentuk Daerah Istimewa Minangkabau bukan sekadar untuk memberi status administratif baru, tetapi untuk menjadikan adat sebagai fondasi kebijakan publik, pemerintahan, hukum, dan pendidikan daerah. Dengan demikian, keistimewaan Minangkabau dimaksudkan sebagai instrumen strategis untuk memastikan kesinambungan peradaban Minangkabau itu sendiri. Minangkabau memiliki legitimasi historis sebagai masyarakat adat dengan sistem pemerintahan matang. Memiliki hak moral untuk mempertahankan dan mengembangkan adat dalam kerangka NKRI. Ia juga memiliki kelemahan struktural terutama di bidang ekonomi dan kemampuan fiskal sehingga perlu desain keistimewaan yang menempatkan pendidikan adat sebagai pilar utama. Sehingga dipandang perlu untuk menguatkan kontribusi Minangkabau bagi Sejak wacana perubahan status Provinsi Sumatera Barat menjadi Daerah Istimewa Minangkabau (DIM) mulai disuarakan pada tahun 2014, banyak harapan dan kegelisahan yang muncul bersamaan dari masyarakatnya. Harapan agar jati diri Minangkabau yang telah hidup berabad-abad tetap terjaga, sekaligus kegelisahan bahwa adat dan budaya yang menjadi tiang peradaban Minangkabau kian hari kian tergerus oleh derasnya arus modernitas. Di balik kegelisahan itu, ada kekuatan dasar yang tidak pernah pudar: falsafah “Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah; Syarak mangato, adat mamakai.” Inilah landasan hidup masyarakat Minangkabau yang berpijak pada ajaran Islam, menuntun setiap langkah dalam menjaga kemuliaan dan keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Sebagai bagian dari masyarakat asli Minangkabau yang tumbuh dengan nilai adat dan agama, penulis mendukung cita-cita besar untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai Daerah Istimewa Minangkabau. Namun, dukungan ini tidak lahir dari romantisme sejarah semata. Penulis melihat DIM bukan hanya sebagai pengakuan atas kekayaan kultur, tetapi sebagai tanggung jawab besar yang wajib dipikul oleh seluruh unsur kepemimpinan dan masyarakat Sumatera Barat. Sebab, keistimewaan tidak datang hanya karena sejarah; ia harus dibuktikan lewat kemampuan daerah mengatur dirinya sendiri, membangun dirinya sendiri, dan menyejahterakan rakyatnya dengan kekuatan yang tumbuh dari bumi sendiri. Mayoritas pemimpin, pejabat, dan tokoh lembaga di Sumatera Barat adalah orang Minangkabau yang memahami falsafah adat dan agama. Dengan pengetahuan itu pula, seharusnya tumbuh kesadaran kolektif bahwa perubahan status menjadi DIM bukanlah perjalanan yang ditempuh dengan slogan dan kebanggaan simbolik, melainkan dengan pembenahan besar-besaran terhadap sistem pemerintahan dan sistem ekonomi daerah. Karena sebuah daerah yang menyandang status “istimewa” tidak seharusnya menggantungkan hidup pada kucuran dana dari pusat; ia justru harus menjadi kekuatan baru bagi bangsa, memberi kontribusi, bukan menunggu uluran tangan. Sebagai masyarakat Minangkabau yang terbiasa dengan tantangan, keberanian mewujudkan Daerah Istimewa Minangkabau harus berjalan seiring dengan keberanian membangun pondasi yang kokoh bagi masa depan Sumatera Barat. Ini berarti memperkuat infrastruktur, menghidupkan ekonomi rakyat, mengelola sumber daya alam dengan bijak, memperjelas arah pembangunan, serta membentuk sistem kelembagaan yang tegas dan efektif. Semua ini harus dilakukan sebelum DIM disandang, agar keistimewaan tidak menjadi beban atau memunculkan kecemburuan daerah lain, tetapi menjadi bukti bahwa Minangkabau memang siap berdiri tegak dengan identitas dan kemandirian. Hanya ketika Sumatera Barat telah mampu menyejahterakan rakyatnya secara merata, menghidupkan potensi daerah tanpa bergantung pada pusat, dan menghadirkan pemerintahan yang bersih serta berorientasi pelayanan, barulah gelar Daerah Istimewa Minangkabau menjadi layak, pantas, dan bermartabat. Karena keistimewaan yang sesungguhnya bukanlah pada nama atau status administratif, tetapi pada kemampuan nyata untuk mengurus diri sendiri, menghormati nilai leluhur, dan menegakkan martabat masyarakatnya. Membangun Sumatera Barat sebagai DIM adalah panggilan sejarah, tetapi juga panggilan tanggung jawab. Ini bukan sekadar perubahan status, melainkan usaha membangkitkan kemandirian, martabat, dan masa depan Minangkabau. Jika cita-cita ini hendak diwujudkan, maka seluruh lapisan masyarakat, pemimpin, ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, dan generasi muda, harus berjalan seiring dalam tekad: bahwa keistimewaan Minangkabau hanya dapat diraih ketika kita semua bersungguh-sungguh membangun negeri ini, tidak hanya dengan nostalgia masa lalu, tetapi dengan kerja keras hari ini dan visi besar untuk esok. (*)Sumber: https://www.hariansinggalang.co.id/opini/2413/jangan-pandang-dim-sebagai-perubahan-status-administrasi/halaman/1 Berita Lainnya APO SABANANYO SYARAK NAN MANJADI PEDOMAN URANG MINANGKABAU? 20 May 2026 BP2DIM UCAPKAN SELAMAT ATAS PERESMIAN KANTOR DPPDARAM 19 Apr 2026 SUSUNAN PENGURUS BADAN PERSIAPAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA MINANGKABAU (BP2DIM) MASA BAKTI 2026-2031 07 Dec 2025 Syech Ahmad Khatib Alminangkabawy 01 Nov 2025 Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dan Pergolakan Politik Nasional 08 Nov 2025 KLARIFIKASI BADAN PERSIAPAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA MINANGKABAU 10 Nov 2025 Rahmah El Yunusiah Pahlawan Nasional 13 Nov 2025 JANGAN PANDANG 22 Nov 2025 DPP DARAM UCAPKAN SELAMAT UNTUK PENGURUS MUI PUSAT PERIODE 2025-2030 23 Nov 2025 WEBINAR INTERNASIONAL II BP2DIM HADIRKAN TOKOH KELUARGA KERAJAAN PAGARUYUNG DAN PEJABAT DAERAH SUMBAR 23 Nov 2025 https://bp2dim.com/berita/detail/rahmah-el-yunusiah-pahlawan-nasional JAKARTA, KOMPAS.TV - Atas perjuangan di bidang pendidikan Islam, Rahmah El Yunusiyah asal Sumatera Barat (Sumbar) dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025). Rahmah El Yunusiyah diakui sebagai pahlawan yang gigih memperjuangkan pendidikan bagi kaum perempuan. Perwakilan keluarga Rahmah, Fauziah Fauzan El Muhammady menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada pemerintah atas pemberian gelar pahlawan tersebut. "Kita ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia, khususnya kepada Bapak (Presiden RI) Prabowo Subianto yang telah memberikan anugerah ini,” ujar Fauziah. Menurut Fauziah, pemberian gelar pahlawan adalah bentuk penghargaan dan penghormatan tertinggi negara atas jasa-jasa luar biasa para tokoh dalam perjuangan mewujudkan kemajuan bangsa. "Semua santri menyambut dengan rasa syukur. Artinya, ada pengakuan atas perjuangan Bunda Rahmah. Yang tak hanya sebagai tokoh pendidikan, tapi juga tokoh perjuangan kemerdekaan," kata Fauziah yang saat ini memimpin Perguruan Diniyah Puteri Padang Panjang, Sumatra Barat. Perguruan Diniyah Puteri adalah pondok pesantren modern khusus perempuan yang didirikan Rahmah pada 1 November 1923. Pusat pendidikan ini juga berperan penting dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia di Sumatra Barat saat itu. Fauziah menceritakan sosok Rasuna Said asal Maninjau, Sumatra Barat.  Rasuna Said yang sudah lebih dulu dinobatkan sebagai pahlawan merupakan murid pertama Rahmah El Yunusiyah di Perguruan Diniyah Puteri. "Jadi, murid beliau sudah lebih dahulu mendapat pengakuan sebagai pahlawan nasional. Sekarang gurunya diakui sebagai pahlawan nasional. Alhamdulillah, terima kasih,” katanya dikutip dari Antara. Selain mendirikan Perguruan Diniyah Puteri, Rahmah juga mendirikan Perserikatan Guru-Guru Putri Islam di Bukittinggi. Beliau juga aktif dalam pergerakan menentang penindasan penjajah Belanda. Rahmah pun mendirikan Taman Bacaan Khuttub Khannah agar perempuan bisa meningkatkan literasi. Ia menjadi anggota pengurus Serikat Kaum Ibu Sumatera (GKIS) Padang Panjang serta ikut mendirikan Partai Masyumi di MinangkabauSumber: https://www.kompas.tv/nasional/629486/rahmah-el-yunusiah-pahlawan-nasional-gigih-perjuangkan-pendidikan-islam-dan-kaum-perempuan https://bp2dim.com/berita/detail/pdri-dan-pergolakan-politik-nasional Analisis Komparatif terhadap PRRI, Permesta, DI/TII, Westerling, dan G30S/PKI AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji posisi historis dan politik Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dibandingkan dengan sejumlah pergolakan nasional lain seperti PRRI, Permesta, DI/TII, Gerakan Westerling, dan G30S/PKI. Berbeda dengan gerakan lain yang cenderung menentang otoritas pemerintah pusat, PDRI muncul sebagai representasi sah negara ketika pemerintahan Yogyakarta ditawan Belanda pada Desember 1948. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian historis-komparatif dengan pendekatan deskriptif analitis terhadap sumber primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa PDRI merupakan bentuk kontinuitas negara yang sah, sedangkan PRRI dan Permesta berakar pada ketimpangan pusat–daerah. Adapun DI/TII dan G30S/PKI didorong oleh motif ideologis keagamaan dan politik radikal yang mengancam integrasi nasional. Dengan demikian, PDRI tidak dapat disamakan dengan pergolakan bersenjata lainnya, sebab berdiri atas dasar mandat konstitusional dan menjadi simbol legalitas keberlanjutan Republik Indonesia. Kata kunci: PDRI, PRRI, Permesta, DI/TII, G30S PKI, politik daerah, sejarah Indonesia AbstractThis study examines the historical and political position of the Emergency Government of the Republic of Indonesia (PDRI) in comparison with other national upheavals such as PRRI, Permesta, DI/TII, the Westerling Affair, and the September 30th Movement (G30S/PKI). Unlike other movements that opposed the central government’s authority, PDRI represented the legitimate continuity of the state when the Yogyakarta government was captured by the Dutch in December 1948. Using a historical-comparative and descriptive-analytical approach, this research finds that PDRI served as a constitutional safeguard for state sovereignty, while PRRI and Permesta stemmed from regional inequalities. DI/TII and G30S/PKI, on the other hand, were ideologically driven movements threatening national integrity. Therefore, PDRI must be viewed as a legitimate political institution rather than a rebellion, embodying the legal and moral continuity of the Indonesian Republic. Keywords: PDRI, PRRI, Permesta, DI/TII, G30S PKI, regional politics, Indonesian history Pendahuluan Sejarah politik Indonesia pada periode 1945–1965 mencerminkan dinamika besar dalam perjalanan konsolidasi negara bangsa. Dalam kurun waktu dua dekade tersebut, Republik Indonesia mengalami berbagai krisis, baik eksternal berupa agresi militer Belanda maupun internal berupa pergolakan politik dan ideologis di daerah. Salah satu fenomena paling penting adalah berdirinya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi pada 22 Desember 1948 yang dipimpin oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara. Berbeda dari gerakan-gerakan seperti PRRI (1958–1961), Permesta (1957–1961), DI/TII (1949–1962), Westerling/APRA (1950), dan G30S/PKI (1965), PDRI tidak berorientasi pada perebutan kekuasaan, ideologi, atau otonomi regional, melainkan berfungsi sebagai penyelamat eksistensi konstitusional Republik Indonesia. Sebagaimana ditegaskan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1984), PDRI merupakan"tindakan konstitusional untuk menjaga kesinambungan pemerintahan Republik Indonesia selama pemimpin utama ditawan oleh musuh." Kajian ini membandingkan perbedaan orientasi, tujuan, dan legitimasi antara PDRI dan berbagai pergolakan nasional yang terjadi pada masa awal kemerdekaan. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan historis-komparatif, yaitu membandingkan berbagai peristiwa politik dan militer yang terjadi pada periode 1948–1965 untuk menemukan pola, perbedaan, dan implikasinya terhadap pembentukan negara. Data dikumpulkan dari sumber primer seperti arsip pemerintah, dokumen sejarah nasional, serta sumber sekunder seperti karya Kahin (1952), Ricklefs (2008), Conboy (1999), dan Lev (1966) dengan bantuan aplikasi Chat GPT (https://chatgpt.com). Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menekankan pada legitimasi politik, tujuan gerakan, dan konsekuensi terhadap integrasi nasional. Pembahasan 1. PDRI: Simbol Keabsahan dan Kontinuitas Negara PDRI lahir dari situasi darurat setelah Yogyakarta, ibu kota Republik Indonesia, jatuh ke tangan Belanda dalam Agresi Militer II (19 Desember 1948). Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta menyerahkan mandat kepada Sjafruddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan darurat apabila komunikasi terputus. Mandat tersebut dijalankan secara efektif. Dalam konteks ini, PDRI bukan oposisi terhadap pemerintah pusat, melainkan perpanjangan legitimasi konstitusionalnya. PDRI memimpin koordinasi perlawanan rakyat di Sumatera, menjaga komunikasi diplomatik dengan dunia internasional, dan menjadi simbol keutuhan negara (Depdikbud, 1984). “PDRI adalah pemerintahan legal yang menjaga nyawa Republik ketika pusat ditawan musuh.”— Audrey Kahin, 1999 PDRI berakhir dengan penyerahan kembali kekuasaan kepada Soekarno pada 13 Juli 1949, menunjukkan loyalitas konstitusional yang membedakannya dari gerakan lain yang muncul kemudian. 2. PRRI: Pergolakan Ketimpangan Pusat–Daerah Deklarasi PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) pada 15 Februari 1958 di Padang merupakan puncak ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein dan Sjafruddin Prawiranegara, PRRI menuntut reformasi politik dan otonomi yang lebih luas. Gerakan ini berakar pada kekecewaan terhadap kebijakan ekonomi sentralistik yang tidak adil terhadap daerah penghasil sumber daya. Seperti dicatat oleh Kahin (1952), “PRRI muncul sebagai ekspresi politik dari frustrasi daerah terhadap Jakarta yang dianggap tidak adil dalam distribusi kekuasaan.” Walaupun para pemimpinnya mengklaim tidak ingin memisahkan diri dari Indonesia, tindakan membentuk pemerintahan tandingan menempatkan PRRI dalam posisi konflik dengan TNI. Gerakan ini berakhir dengan operasi militer dan rekonsiliasi nasional pada 1961. 3. Permesta: Reformasi Militer dan Pembangunan Daerah Gerakan Permesta (Perjuangan Semesta) dideklarasikan di Manado pada 2 Maret 1957 oleh Letkol Ventje Sumual. Berbeda dengan PRRI yang berpusat di Sumatera, Permesta berawal dari kalangan militer di Sulawesi Utara yang menuntut pembenahan struktur komando, transparansi anggaran, dan pembangunan daerah. Conboy (1999) mencatat adanya keterlibatan CIA dalam memberikan dukungan logistik kepada PRRI– Permesta sebagai bagian dari strategi Perang Dingin. Hal ini menambah kompleksitas politik gerakan tersebut. Walau akhirnya ditumpas, Permesta mencerminkan semangat otonomi daerah dan reformasi militer yang menjadi isu penting dalam politik Indonesia modern. 4. DI/TII: Ideologi Keagamaan dan Penolakan Sekularisme Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) muncul pada 1949 di bawah pimpinan Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo. Tujuannya adalah mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) berdasarkan syariat Islam. Gerakan ini berakar pada penolakan terhadap hasil Konferensi Meja Bundar yang dianggap mengkhianati cita-cita jihad kemerdekaan. DI/TII meluas ke berbagai daerah: Aceh (Daud Beureueh), Sulawesi Selatan (Kahar Muzakkar), dan Kalimantan Selatan (Ibnu Hadjar). Menurut Ricklefs (2008), DI/TII menandai “pergeseran dari perjuangan kemerdekaan ke perjuangan ideologis, dari nasionalisme menuju purifikasi agama.” Gerakan ini berakhir setelah Kartosuwiryo dieksekusi pada 1962. 5. Gerakan Westerling dan APRA: Sisa Struktur Federal Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) di bawah Raymond Westerling muncul pada awal 1950-an sebagai perlawanan terhadap pembubaran Republik Indonesia Serikat (RIS). Gerakan ini berupaya mempertahankan sistem federal dan menolak integrasi ke NKRI. Serangan Westerling ke Bandung pada 23 Januari 1950 menewaskan puluhan anggota TNI, menandai konflik pasca-kemerdekaan yang masih menyisakan pengaruh kolonial. 6. G30S/PKI: Krisis Politik dan Transisi Kekuasaan Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI) merupakan peristiwa kompleks yang memicu perubahan besar dalam politik Indonesia. Enam jenderal TNI AD tewas dibunuh, dan PKI dituduh sebagai dalang. Versi resmi Orde Baru menegaskan keterlibatan PKI, namun Anderson dan McVey (1971) melalui Cornell Paper menyebutkan bahwa konflik internal militer dan rivalitas kekuasaan turut mempengaruhi peristiwa tersebut. Akibat G30S/PKI, Partai Komunis Indonesia dibubarkan dan jutaan orang menjadi korban kekerasan politik 1965–1966. Peristiwa ini mengakhiri era Demokrasi Terpimpin dan membuka jalan bagi Orde Baru. 7. Gerakan Lain: RMS, Andi Aziz, dan Malari Selain enam gerakan utama, sejarah Indonesia mencatat beberapa pergolakan lain: • RMS (Republik Maluku Selatan, 1950) dipimpin oleh Chris Soumokil, memproklamasikan negara sendiri di Ambon.• Andi Aziz Affair (1950) menolak integrasi Sulawesi ke NKRI.• Peristiwa Malari (1974), demonstrasi mahasiswa menentang dominasi modal asing di masa Orde Baru. Masing-masing gerakan menunjukkan interaksi antara faktor politik, ekonomi, dan identitas lokal dalam perjalanan negara-bangsa Indonesia. Analisis Komparatif Gerakan Tahun Tokoh Utama Orientasi Sikap Thdp NKRI Hasil PDRI 1948 -1949 Sjafruddin Prawiranegara Konstitusional Mendukung Simbol legalitasnegara PRRI 1958 – 1961 Ahmad Husein, Sjafruddin Otonomi daerah Kritis terhadap pusat Rekonsiliasi Permesta 1957 – 1961 Ventje Sumual Reformasi militer Kritis terhadap pusat Ditumpas DI/TII 1949 – 1962 Kartosuwiryo Ideologi Islam Menolaksekularisme Ditumpas Westerling/APRA 1950 Westerling Federalismekolonial Anti-NKRI Ditumpas RMS 1950 Chris Soumokil Separatis Menolak NKRI Ditumpas G30S/PKI 1965 D.N. Aidit (dituduh) Revolusi sosial Menentangmiliter Ditumpas   Kesimpulan Perbedaan mendasar antara PDRI dan gerakan-gerakan lainnya terletak pada legitimasi dan niat politik. PDRI berdiri atas dasar mandat konstitusional untuk menjaga eksistensi negara, bukan untuk mengganti ideologi atau memisahkan diri. Sementara PRRI, Permesta, DI/TII, dan G30S/PKI merupakan pergolakan politik dan ideologis yang menantang legitimasi pemerintah pusat. PDRI mewakili etika tanggung jawab konstitusional, sedangkan pergolakan lain menunjukkan tantangan integrasi nasional di masa transisi pascakemerdekaan. Pemahaman perbedaan ini penting untuk menegaskan bahwa tidak semua gerakan bersenjata di Indonesia bersifat anti-negara; sebagian, seperti PDRI, justru merupakan penjaga legitimasi dan kesinambungan Republik Indonesia. Daftar Pustaka (APA Style) • Anderson, B., & McVey, R. (1971). A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup inIndonesia (Cornell Paper). Cornell University.• Conboy, K. (1999). Feet to the Fire: CIA Covert Operations in Indonesia, 1957–1958. Equinox.• Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1984). Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI. Jakarta:Depdikbud. • Kahin, A. (1999). Rebellion to Integration: West Sumatra and the Indonesian Polity, 1926–1998. Amsterdam University Press.• Kahin, G. M. T. (1952). Nationalism and Revolution in Indonesia. Cornell University Press.• Lev, D. S. (1966). The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics 1957–1959. CornellUniversity.• Ricklefs, M. C. (2008). A History of Modern Indonesia Since c.1200. Palgrave Macmillan. https://bp2dim.com/berita/detail/syekh-ahmad-khatib-alminangkabawi Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi: Guru Para Pendiri Bangsa Salah 1 ke Istimewaan Minangkabau adalah seorang Ulama Minangkabau yang merupakan Guru para Ulama sebelum Indonesia merdeka. Di balik lahirnya dua organisasi Islam terbesar di Indonesia — Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama — ada sosok guru besar asal Minangkabau yang menjadi penghubung keduanya. Dialah Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, ulama Tanah Suci yang menanam benih ilmu bagi para pendiri bangsa. Nama Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi tidak bisa dilepaskan dari sejarah kebangkitan Islam di Nusantara. Selain dikenal sebagai Imam Besar Masjidil Haram, beliau juga merupakan guru dari dua tokoh besar Indonesia — KH Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan KH Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama (NU). Dua muridnya inilah yang kelak menyalakan cahaya pembaruan dan menjaga tradisi Islam di tanah air. Tak berlebihan jika dikatakan, melalui mereka, pengaruh Syekh Ahmad Khatib ikut membentuk arah Islam di Indonesia. Ketika Ahmad Dahlan muda menuntut ilmu di Makkah, ia berguru kepada Syekh Ahmad Khatib dalam bidang fiqih dan tafsir. Dari gurunya itu, ia belajar ketegasan berpikir, kerapian logika, dan semangat untuk mengembalikan ajaran Islam kepada sumber aslinya — Al-Qur’an dan Sunnah. Kelak, semangat itulah yang menjadi dasar gerakan pembaruan Muhammadiyah. Meski Ahmad Dahlan kemudian mengembangkan pemikirannya sendiri, benih keilmuan dan ketegasan sikap itu jelas berakar dari sang guru. Sementara KH Hasyim Asy’ari, pendiri NU, juga berguru pada Syekh Ahmad Khatib saat berada di Makkah. Dari beliau, Hasyim Asy’ari mendapatkan pemahaman mendalam tentang fiqih Syafi’i dan tasawuf. Ia dikenal sebagai murid yang tekun dan penuh hormat. Hubungan keduanya begitu erat, walau dalam beberapa pandangan keagamaan mereka memiliki perbedaan, terutama dalam hal tarekat dan amalan tradisi. Namun, keduanya tetap saling menghargai dalam bingkai keilmuan dan adab.Menariknya, kedua murid besar ini — Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy’ari — kelak mendirikan dua organisasi Islam terbesar di Indonesia yang hingga kini masih hidup dan berkembang. Keduanya membawa semangat ilmu dan ketulusan yang diwariskan sang guru. Dengan cara masing-masing, mereka melanjutkan cita-cita Syekh Ahmad Khatib: menegakkan Islam yang berilmu, beradab, dan memberi manfaat bagi umat. Maka, ketika kita melihat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama berdampingan membangun bangsa, sesungguhnya di sana mengalir warisan dari seorang ulama Minangkabau di Tanah Suci. Seorang guru besar yang tak hanya mengajarkan kitab, tetapi menanamkan nilai — bahwa ilmu harus melahirkan amal, dan perbedaan tidak harus memisahkan. Itulah Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, Guru Para Pendiri Bangsa. Sekarang nama besar sang ulama di Abadikan menjadi Nama Masjid terbesar di Sumatera Barat yaitu Masjid Raya Syech Ahmad Khatib Alminangkabawy. Sumber: Dokumentasi BP2DIM https://bp2dim.com/berita/detail/susunan-pengurus-bp2dim-masa-bakti-20262031 A. DEWAN PENDIRI 1. Dr. Mochtar Naim (Alm.)2. Brigjen (Purn.) Asmardi Arbi3. Radias Dilan, S.H. (Alm.)4. Elvira Naim, S.T., M.P.P.5. Dr. Drs. M. Sayuti, M.Pd., Dt. Rajo Pangulu6. Hj. Herlina Hasan Basri, B.A.7. Ir. Taufik Bey8. Dr. Drs. H. Welya Roza, M.Pd.9. Dr. Manoefris Kasim, Sp.JP. (K)10. Kol. (Purn) Adrianus Ilra, St.,M.Si.,Dt.Timbalan Sati11. Prof. Sjafri Sairin, Ph.D.12. Dr. H. Irfianda Abidin, Dt. Pangulu Basa (Alm.) B. DEWAN PENASEHAT Ketua: D.Y.M. Sultan Muchdan Thaher Bakri Sultan Alam Bagagarsyah Wakil Ketua: H. Sutan Muhammad Yusuf Tuanku Mudo Radjo Disambah, KPH. Adityadiningrat, M.A., Ph.D. Anggota: 1. Mayjend TNI (Purn.) Kivlan Zen2. Buya Mas’ud Abidin3. Prof. Dr. Musliar Kasim4. Prof. Dr. Fauzi Bahar, Dt. Sati5. Prof. Dr. H. Duski Samad Tuanku Mudo, M.Ag.6. Prof. Dr. Zuljasri Nasir7. Prof. Dr. Puti Ernawati Abidin8. H. Maigus Nasir, S.Pd, M.Pd.9. Dr. H. Gusmal, S.E, M.M., Dt. Rajo Lelo10. Dr. Ir. Kahar Mulyani, M.M11. Suhatman12.Buya Alfis Chaniago13.Assoc. Prof. H. Yohny Anwar, M.M., M.H. C. DEWAN PEMBINA Ketua: Dr. Iramady Irdja Wakil Ketua: Adv. Dr. Sutan Taswem Tarib, S.H, M.H, Bc.IM, Sutan Sari Maharadjo Basa Anggota: 1. Dr. Elfa Hendri Mukhlis, M.A.2. Dr. Drs. Hasanuddin, M.Si., Dt. Tan Patih3. Ir. Safrudin Gazali, M.M.4. Drs. H. Guspardi Gaus, M.Si.5. Mirdas Ekayora, Lc., M.Si6. Ir. H. Joni G.A. Selayan, M.M.7. Dr. Surya Suryadi8. Ir. Eri Rusli9. Puti Dragasari R, M.A., M.B.A.10. Prof. Ismet Fanany, Ph.D.11. Marindo Palar D. DEWAN PENGAWAS Ketua: Prof. Dr. Elfindri, Dt. Rajo Batuah Wakil Ketua: Mayjend TNI (Purn.) Jasri Marin, Dt. Rajo Mangkuto Anggota: 1. Baiathur Ridwan, A.Md., M.I.2. Adv. Azwar Siri, S.H., Med., Cpl.3. Drs. Firmansyah, M.M.4. Dr. Eliya. M.Pd.5. Dr. Erizal, Dt. Rajo Batuah6. Teuku Husaini7. Buya Jafri, S.Ag.8. Buya Zulherwin9. Syuherni Syam, S.E.10. Nurul Hidayat Nakhodo Rajo11. Buya Aqil Ghani12. Dahrul Ratu, S.H., M.H.13. Ir.Gamal Yusaf14. Herman Kamra Dt. Parpatiah E. DEWAN PAKAR Ketua: Prof. Dr. Asrinaldi, S.Sos., M.Si. Wakil Ketua: Dr. Roberia, S.H., M.H. Anggota: 1. Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar2. Prof. Dr. Lukman, M.Si.3. Dr. Budiman, S.Ag., M.M., Dt. Malano Garang4. Prof. Dr. Yarmis Syukur, M.Pd., M.Kons.5. Dr. (H.C.) Drs. H. Martias Wanto, M.M., Dt. Maruhun6. Buya Alexander Machichi Mayestino7. Dr. KH. Ahmad Buchory Muslim, S.Ag., S.H., M.A.8. Drs. Muhammad Afdal, M.E.9. Periasman Efendi, S.H., M.H.10. Apriandi AD, S.T., M.T., Dt. Bandaro Hitam11. Hendra, S.Pd., M.M.12. Dr. (C). H. Abdul Azis, Sp. MM13.H.E. Afrizal Rusdi14. Dessy Soekrayanti, S.E. F. DEWAN PENGURUS HARIAN Ketua Umum: Prof. Dr. H. Masri Mansoer, M.A. Ketua Harian: Dr. Drs. H. Muslim Tawakal, S.H., M.Pd. KETUA BIDANG   1. BIDANG ADAT BASANDI SYARAK SYARAK BASANDI KITABULLAH (ABS SBK) Ketua: Zulkifli, S.Pd., M.M., Dt. Rajo Mangkuto 2. BIDANG BUNDO KANDUANG DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Ketua: Dr. Nurdiati Akma, M.Si. 3. BIDANG HUKUM, PERUNDANGAN DAN ADVOKASI Ketua: Sutan Ronny Suhartril, S.H., M.H 4. BIDANG HUMAS DAN PUBLIKASI Ketua: Dr. Firdaus Djalil 5. BIDANG KEPEMUDAAN, MAHASISWA DAN PELAJAR Ketua: Mohammad Roxas, S.E. 6. BIDANG LITBANG, SDM, DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN Ketua: Prof. Dr. Drs. Alwen Bentri, M.Pd., Dt. Lelo Anso 7. BIDANG DAKWAH DAN PENDIDIKAN Ketua: Buya Fikri Bareno, M.Ag. 8. BIDANG EKONOMI SYARI'AH, BUMNAG DAN UMKM Ketua: Dr. Adli 9. BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Ketua: H. Awerman, S.Sn., M.Hum., Ph.D., Dt. Bando Rajo 10. BIDANG KOPERASI SYARI'AH NAGARI - BAITUL MAL DAN SOSIAL Ketua: Dr. Ir. Arsyad Ahmad, M.Pd 11.KETUA BIDANG HUBUNGAB LUAR NEGERI Ketua: Dr. Dirwan Ahmad Darwis SEKRETARIS Sekretaris Jenderal:Anton Pratama, S.E. Wakil Sekretaris Jenderal:Deki Putra Sudirman, S.H. Sekretaris I:Dr. Yulmiati, S.Pd., M.Pd. Sekretaris II:Muslim Koto, S.H. Sekretaris III:Tamrin, S.E. Ak. CA. CPA., Dt. Tan Gagah BENDAHARA Bendahara Umum:Dr. Niel Azmar, S.H. Bendahara I:Yd. St. Rosser Nursewan, S.H. Sutan Pertuan Mudo. Bendahara II :Dr. Neni Efrita, M.Si. Bendahara III :Dr. Linda Lukman, S.E., M.M Kesekretariatan 1. Kurnia Hanafi2. Ameisya Rahmi Pratama3. Resti Kurnia G. DEPARTEMEN-DEPARTEMEN 1. DEPARTEMEN ADAT BASANDI SYARAK-SYARAK BASANDI KITABULLAH (ABS-SBK) Ketua: Arfa Kasni, M.S., S.P., M.M.P., C.Med., Dt. Tumangguang Wakil Ketua: Harun, S.Pd.I. Anggota: 1. Ipul Chaniago2. Daniel Chaniago3. Dr. Ir. Aries Abbas4. Nurhasiswan, Dt. Marajo Sati5. Muhammad Iqbal, S.H.6. Warneri Surya, S.Sn. 2. DEPARTEMEN BUNDO KANDUANG & PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Ketua: Dr. Lusyliani, S.H., M.H. Wakil Ketua: Intan Kinantan Tanjung Anggota: 1Puti Reno Intan, S.E., M.B.A2.Lidya3. Sukriatiria4. Mutia Ramses, S.Pd.5. Resti Yolanda, M.Pd.6. Dra.Martalena7. Meri Suharmet.,A.Mk8. Desi Susanti 3. DEPARTEMEN HUKUM, PERUNDANGAN DAN ADVOKASI Ketua: Arianto, S.H., M.H. Wakil Ketua: Marah Rennal Arifin, S.H., M.H. Anggota: 1. Adv. Syafri Sulin, S.H.2. Armen Dedi, S.H.3. Alli Atri, S.H.4. Zulfikri Sofyan, S.H.5. Akp (Purn.) Ikhlas Rajo Sulaiman 4. DEPARTEMEN HUMAS DAN PUBLIKASI Ketua: Amrizal An Wakil Ketua: Jhoni Marbeta, S.E., Ak.C.A. Anggota: 1. Ian Tanjung, S.H.2. Hendri Gunawan3. Afrianis,S.Pd4. Jamuir Arief Tanjung, S.H.5. Aldius Taher6. Syafri Efrizon 5. DEPARTEMEN KEPEMUDAAN, MAHASISWA DAN PELAJAR Ketua: Gindo Mangkuto Alam, S.E. Wakil Ketua : Nopalion, S.Pd. Anggota: 1. Joni M., S.Pd., S.Ip., C.S.T.2. Ziqro Fernando, C.Par3. Joko Arbi, S.Pd.4. Endrio Febrianda, S. Sos.5. Raina Salsabila Erlyzal, SH.6. Marah Ramadhian Tasha Taswem, S.T., CCA., CCT.7. Fikri Arizano, S.H. 6. DEPARTEMEN LITBANG, SDM DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN Ketua: Drs. Iddarussalam Wakil Ketua: Refnesia, S.STP., M.M. Anggota: 1. Armen Mara2. Ismita3. Zulkifli4. Mulyadi, S.Pd.5. Afrizal Muslim, S.H.6. Dr. Mistarija, M.Si. 7. DEPARTEMEN DAKWAH DAN PENDIDIKAN Ketua: Dr. Sri Depranoto, S.Ag., S.H. M.Pd. Malin Batuah Wakil Ketua: Nur Ikhwan, M.A. Anggota: 1. Drs. H. Jondalton2. Amrul Nurdin3. Soni Abu Zaid4. Rudi Abu Zainab5. Fauzi Akmal6. Muhammad Evandra 8. DEPARTEMEN EKONOMI SYARI'AH, BUMNAG DAN UMKM Ketua: Jamal Husni, S.Hut., M.M. Wakil Ketua: Nadirman Anggota: 1. Safriono2. Ellyusman3. Karim, S.H., M.M.4. Nofiarzi.SI.,Kom5. Syahroni6. Dasriati 9. DEPARTEMEN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA & HUBUNGAN INTERNASIONAL Ketua: Syaiful Anwar, S.E., M.Si. Wakil Ketua: Ahsan Taqwim, S.T., M.M. Anggota: 1. Herwin Mustika, S.H.2. Endi Harwen Guci3. Desniwati4. Zulhendri Basri5. Ir. Arnes, Dt. Damuanso Nan Mudo6. Dr. Roni Zaibua7. Muhammad al Hadi8. Prof. Piet Florida 10. DEPARTEMEN KOPERASI SYARI'AH NAGARI-BAITUL MAL DAN SOSIAL Ketua: M. Adil Rasjid, S.E. Wakil Ketua: Rayusman,S.Pt,Maha Rajo Sutan Anggota: 1. Afrizal Muslim,S.H.,M.M.2. Abdul Malik, S.E., M.M.3. Rita Darmayanti, S.E.4. Ermita5. Irsal, S.H.6. Ir. Natres Rustam7. M.Azwar Aziz, ABDSumber: Pengurus bp2dim